Larangan Buka Puasa Bersama, Mendag Zulkifli Hasan: Anggarannya untuk Bantuan Masyarakat

- Pewarta

Sabtu, 25 Maret 2023 - 13:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (Dok. Mpr.go.id)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (Dok. Mpr.go.id)

TERKINIPOST.COM – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran buka puasa bersama untuk jajaran pejabat pemerintah akan dialihkan menjadi anggaran bantuan kepada masyarakat, seperti untuk bantuan bahan pangan pokok.

“Saya, semua, tidak boleh buka puasa bareng. Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu,” kata Zulkifil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 24 Maret 2023.

Zulkifli mengatakan anggaran buka puasa bersama di kalangan pejabat pemerintahan akan lebih bermanfaat jika bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga.”

Konten artikel ini dikutip dari media online Infoemiten.com, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

“Tapi, kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yang di kementerian, anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat,” kata Zulkifli.

Sementara itu, menurut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, anggaran buka puasa bersama di kalangan pejabat memang lebih baik jika disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin atau anak yatim.

“Jadi, kalau tidak buka bersama, kan bisa digunakan untuk santunan fakir miskin, untuk yatim piatu, kan lebih bermanfaat, lebih berguna,” kata Yaqut.

Sebelumnya, beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia dan ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.

Surat itu berisi arahan Presiden Joko Widodo yang berisi tiga poin, yakni: pertama soal penanganan COVID-19 yang saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, peniadaan pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H dan ketiga, Menteri Dalam Negeri diminta menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Kamis (23/3) mengklarifikasi bahwa surat tersebut ditujukan hanya kepada para menteri/pejabat pemerintahan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.***

Berita Terkait

Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan
Prabowo ke Capaja TNI – Polri, Menjadi Prajurit TNI dan Polri adalah Panggilan Pengabdian yang Mulia
Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy’ari Diberhentikan dengan Tidak Hormat oleh Presiden Jokowi
Hujan Lebat Kendala Jadi Pencarian Korban Pascalongsor Tulabolo Gorontalo, 43 Orang Warga Hilang
Para Asesor Kompetensi, Jaga Independensi dan Obyektifitas, Dalam Proses Uji Kompetensi Untuk Para Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata
Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel
Prof Bambang Setiaji: Optimis, PT Muhammadiyah/Aisiyah Hasilkan Lulusan Kompeten
Kepala PPATK Tanggapi Permintaan DPR Terkait Soal Data Para Pejabat yang Terlibat Judi Online
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 07:56 WIB

Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan

Sabtu, 13 Juli 2024 - 10:37 WIB

Prabowo ke Capaja TNI – Polri, Menjadi Prajurit TNI dan Polri adalah Panggilan Pengabdian yang Mulia

Rabu, 10 Juli 2024 - 14:44 WIB

Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy’ari Diberhentikan dengan Tidak Hormat oleh Presiden Jokowi

Rabu, 3 Juli 2024 - 22:09 WIB

Para Asesor Kompetensi, Jaga Independensi dan Obyektifitas, Dalam Proses Uji Kompetensi Untuk Para Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata

Selasa, 2 Juli 2024 - 08:33 WIB

Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel

Sabtu, 29 Juni 2024 - 11:13 WIB

Prof Bambang Setiaji: Optimis, PT Muhammadiyah/Aisiyah Hasilkan Lulusan Kompeten

Kamis, 27 Juni 2024 - 15:54 WIB

Kepala PPATK Tanggapi Permintaan DPR Terkait Soal Data Para Pejabat yang Terlibat Judi Online

Senin, 24 Juni 2024 - 10:24 WIB

Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Sosok yang Berjasa Besar untuk Negeri Ini

Berita Terbaru