Untungkan Produsen Kendaraan EV, Rencana Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik Salah Sasaran

- Pewarta

Rabu, 14 Desember 2022 - 14:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kendaraan Mobil Listrik. (Pexels.com/César Baciero)

Kendaraan Mobil Listrik. (Pexels.com/César Baciero)

TERKINIPOST.COM – Sepertinya pemerintah mengalami krisis orientasi.

Ini tercermin dari rencana anggaran yang terkesan sporadik dan kurang matang dalam menentukan skala prioritas.

Bagaimana Tidak? Pemerintah berencana pemerintah subsidi untuk pembelian kendaraan listrik.

Sementara yang sedang dihadapi saat ini adalah dampak dari inflasi dan resesi ekonomi yang sudah mulai terjadi.

Keadaan ini semestinya membuat pemerintah fokus agar program pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik.

Program-program yang Sudah berjalanpun belum terlihat hasilnya seperti program ketahanan pangan Food Estate yang belum kunjung membuahkan hasil.

Yang ada lahan-lahan food estate yang banyak yang Tidak terurus. Ini membuktikan bahwa pemerintah Tidak fokus.

Pembangunan Infrastruktur yang ugal-ugalan Tanpa mempertimbangkan tingkat benefitnya.

Membuat program-program penting lainnya seperti ketahanan pangan dan energi Tidak terkelola dengan baik.

Belum lagi secara teknis kendaraan listrik ini belum terdukung sepenuhnya oleh fasilitas yang penyebarannya masih sedikit.

Seperti keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik UMUM (SPKLU) yang belum tersebar secara merata.

Artinya jika program ini digulirkan akan Sangat Kecil pengaruhnya terhadap mobilitas pengguna kendaraan listrik ini.

Apalagi kendaraan termasuk barang mewah, sementara rakyat yang hidup susah masih membutuhkan lebih banyak perhatian.

Dan tentunya subsidi pembelian kendaraan listrik ini hanya untungkan produsen EV yang murni swasta.

Berbeda dengan subsidi yang disalurkan melalui BUMN seperti Pertamina, jika Pertamina untung maka keuntungan tersebut tentunya kembali kepada negara.

Daripada memberi subsidi Untuk pembelian kendaraan listrik mendingan berikan subsidi BBM dan turunkan harga agar masyarakat dapat hidup lebih layak.

Sebaiknya pemerintah membuat program berlandaskan sense of crisis sehingga anggaran yang digelontorkan melalui APBN bisa tepat sasaran.

Kementerian Perhubungan melalui Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restyawan pada awal November lalu pernah menjelaskan.

Bahwa sebenarnya pihaknya memiliki milestone 2022 untuk kendaraan listrik sebanyak 100 ribu unit.

Masing-masing 80 ribu unit kendaraan roda dua dan 20 ribu unit roda empat.

Sementara menurut Kemenhub jumlah kendaraan listrik yang sudah mengaspal di Indonesia hingga 25 Oktober 2022 tercatat total sebanyak 31.827 unit kendaraan listrik yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Jika melihat data tersebut artinya tingkat demand terhadap kendaraan listrik masih kurang.

Hal ini dapat difahami mengingat support system terhadap kendaraan listrik belum begitu mendukung.

Sementara quota listrik di PLN yang Sudah dikontrak belum optimal terdistribusikan.

Setelah rencana bagi-bagi kompor listrik, bagi-bagi rice coocker, sekarang subsidi pembelian kendaraan listrik.

Dari petanya dapat difahami bahwa ini terkait PLN.

Belum ada urgensi soal kendaraan listrik Untuk diberikan subsidi Untuk saat ini.

Jadi sebaiknya untuk saat ini pengguna kendaraan listrik dibiarkan berkembang secara organik sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara fokuskan dulu kepada hal yang lebih urgen dan mendesak Untuk menjadi skala prioritas pemerintah.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute).***

Berita Terkait

Menko Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Pertamina akan Akuisisi Produsen Gula dan Ethanol dari Brazil
Syamsi Hari Resmikan LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong SDM Kompeten untuk Indonesia Emas 2045
Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi dalam Sektor Keuangan
Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat dalam Program Makan Siang Gratis
BNSP Aktif dalam Meningkatkan Profesionalisme: Pelatihan Asesor LSP Pembiayaan Indonesia
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Eskalasi Tensi Geopolitik di Berbagai Kawasan
Di Tengah Tantangan Global, Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat 5,1 Persen
Diperkirakan Mulai Turun di Bulan Mei dan Juni 2024 Sampai Akhir Tahun 2024, Produksi Beras Nasional
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:54 WIB

Menko Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Pertamina akan Akuisisi Produsen Gula dan Ethanol dari Brazil

Senin, 10 Juni 2024 - 00:10 WIB

Syamsi Hari Resmikan LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong SDM Kompeten untuk Indonesia Emas 2045

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:08 WIB

Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi dalam Sektor Keuangan

Kamis, 9 Mei 2024 - 09:26 WIB

Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat dalam Program Makan Siang Gratis

Rabu, 8 Mei 2024 - 21:55 WIB

BNSP Aktif dalam Meningkatkan Profesionalisme: Pelatihan Asesor LSP Pembiayaan Indonesia

Rabu, 8 Mei 2024 - 11:44 WIB

Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Eskalasi Tensi Geopolitik di Berbagai Kawasan

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:07 WIB

Di Tengah Tantangan Global, Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat 5,1 Persen

Sabtu, 4 Mei 2024 - 11:35 WIB

Diperkirakan Mulai Turun di Bulan Mei dan Juni 2024 Sampai Akhir Tahun 2024, Produksi Beras Nasional

Berita Terbaru