Presiden Tak Punya Hak Konstitusi untuk Mengubah UUD Maupun Masa Jabatan Presiden

- Pewarta

Kamis, 22 Desember 2022 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buku tentang UUD 1945. (Instagram.com/@makroensanjaya)

Buku tentang UUD 1945. (Instagram.com/@makroensanjaya)

TERKINIPOST.COM – Konstitusi hasil amandemen 1999-2002 menyisakan banyak permasalahan fundamental bagi sistem politik dan demokrasi Indonesia.

Mengakibatkan Indonesia dalam cengkeraman partai politik dan oligarki pengusaha.

Partai politik menguasai parlemen (DPR), dan juga eksekutif (presiden). Membuat check and balances tidak berfungsi.

Karena terindikasi jelas terjadi persekongkolan antara eksekutif dan legislatif, menciptakan pemerintahan otoriter dan tirani.

Banyak pihak menuding pemilihan presiden (pilpres) langsung oleh rakyat sebagai akar masalah dari semua ini.

Pilpres langsung dengan dominasi partai politik membuat bandar oligarki menguasai Indonesia.

Maka itu, banyak pihak percaya sistem konstitusi sebelum amandemen, atau UUD 1945 asli, dapat menjadi solusi atas permasalahan bangsa dewasa ini.

Karena presiden dipilih oleh MPR. Seruan “kembali ke UUD 1945” menggema.

Pada saat bersamaan, pendukung Jokowi sedang berupaya keras untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah periode jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode.

Namun, reaksi masyarakat ternyata sangat keras menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden yang melanggar konstitusi ini.

Meskipun melalui MPR dengan mengubah konstitusi terlebih dahulu, agar seolah-olah konstitusional.

Manuver ini disebut dengan kudeta konstitusi: constitutional coup.

PERPPU atau dekrit presiden tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden, karena melanggar konstitusi.

Sidang istimewa MPR memperpanjang masa jabatan presiden dikecam dan ditolak keras masyarakat.

Karena pada intinya merupakan kudeta konstitusi. Kalau dipaksakan, bisa mengundang keributan sosial, bahkan mungkin konflik horisontal.

Otak bandit memang selalu menemukan cara-cara licik untuk mencapai tujuannya, dengan menghalalkan segala cara.

Maka itu, ketika semua upaya menemukan jalan buntu, “Kembali ke UUD 1945 asli” menjadi topik yang bisa ditunggangi untuk kepentingan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi diharapkan menerbitkan dekrit presiden “kembali ke UUD 1945 asli”, dan dipersilakan memperpanjang masa jabatannya, 2 atau 3 tahun.

Ini namanya menunggangi isu “kembali ke UUD 1945 asli” sebagai solusi bangsa.

Tetapi, malah digunakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Membuat pemerintahan Jokowi menjadi pemerintahan otoriter dan tirani.

Karena, “kembali ke UUD 1945 asli” harus satu paket dengan pembatasan masa jabatan presiden lima tahun, dan maksimal dua periode, berlaku surut.

Artinya berlaku untuk masa jabatan presiden sampai pemilihan presiden terakhir, yaitu 2019.

Dalam hal ini, presiden yang sudah menjabat dua periode, seperti SBY dan Jokowi, tidak bisa lagi menjabat presiden.

Tetapi, Megawati yang baru menjabat presiden satu periode masih bisa dipilih sebagai presiden.

Ini esensi yang dikehendaki oleh suara-suara “kembali ke UUD 1945 asli”. Selain itu, akan mendapat penolakan keras dari masyarakat, yang tidak menghendaki “kembali ke UUD 1945 asli” ditunggangi untuk kepentingan perpanjangan masa jabatan presiden, menciptakan otoritarian dan tirani.

Kalau Jokowi mengeluarkan dekrit “kembali ke UUD 1945 asli” dengan memperpanjang masa jabatannya sendiri, maka Jokowi melanggar konstitusi.

Karena, presiden tidak mempunyai hak konstitusi untuk mengubah UUD maupun masa jabatan presiden.

Mengubah UUD, termasuk “Kembali ke UUD 1945 asli” merupakan hak konstitusi MPR, sehingga hanya bisa dilakukan oleh MPR.

Tetapi tidak bisa dilakukan oleh MPR saat ini, karena tidak mempunyai kredibilitas, setelah menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden yang melanggar konstitusi.

Maka itu, kalau elit bangsa ini sungguh-sungguh ingin “kembali ke UUD 1945 asli”, maka sidang MPR untuk “kembali ke UUD 1945 asli”, dengan pembatasan masa jabatan presiden, wajib dilaksanakan setelah pemilu 2024: oleh anggota MPR terpilih pemilu 2024.

Karena itu, pemilihan presiden sebagai mandataris MPR, baru dapat dilakukan tahun 2029.

Kalau dipaksakan tahun 2024, maka patut diduga keras ada kepentingan mau menunggangi “kembali ke UUD 1945 asli”.

Untuk menciptakan pemerintahan otoriter dan tirani: memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi, yang akan mendapat penolakan keras dari masyarakat.

Karena, konstitusi bukan merupakan barang dagangan yang bisa dibarter, “kembali ke UUD 1945 asli” dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).***

Berita Terkait

Terbit di Media Asing ‘Townhall’, Kolumnis Amerika Wes Martin Soroti Kemenangan Prabowo Satu Putaran
Kapitra Ampera Unggul dari Caleg PDI Perjuangan Lainnya, Hasil Pleno KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Riau
Indikator Politik Ungkap Masyarakat Jawa Cenderung Coblos Prabowo – Gibran di Pilpres 2024
CSIS Konfirmasi Prabowo – Gibran Menang Satu Putaran di Quick Count, Sebut Demokrasi Masih Pilihan Terbaik
Presiden Jokowi Beri Tanggapan Terkait Hasil Perhitungan Cepat atau Quick Qount Pemilihan Presiden 2024
Quick Count Unggul, Gibran Rakabuming Raka Berencana Sowan ke Pasangan Calon Nomor 1 dan 3
Berdasarkan Survei Exit Poll, Indikator Politik Indonesia Sebut Prabowo – Gibran Unggul Sementara
Tertawa Saat Deddy Corbuzier Bicara soal Jatah Menteri, Prabowo Subianto: Lo Nggak Ada Potongan, Ded
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:53 WIB

Terbit di Media Asing ‘Townhall’, Kolumnis Amerika Wes Martin Soroti Kemenangan Prabowo Satu Putaran

Jumat, 1 Maret 2024 - 13:53 WIB

Kapitra Ampera Unggul dari Caleg PDI Perjuangan Lainnya, Hasil Pleno KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Riau

Jumat, 23 Februari 2024 - 20:03 WIB

Indikator Politik Ungkap Masyarakat Jawa Cenderung Coblos Prabowo – Gibran di Pilpres 2024

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:56 WIB

CSIS Konfirmasi Prabowo – Gibran Menang Satu Putaran di Quick Count, Sebut Demokrasi Masih Pilihan Terbaik

Kamis, 15 Februari 2024 - 15:13 WIB

Presiden Jokowi Beri Tanggapan Terkait Hasil Perhitungan Cepat atau Quick Qount Pemilihan Presiden 2024

Kamis, 15 Februari 2024 - 12:00 WIB

Quick Count Unggul, Gibran Rakabuming Raka Berencana Sowan ke Pasangan Calon Nomor 1 dan 3

Rabu, 14 Februari 2024 - 18:07 WIB

Berdasarkan Survei Exit Poll, Indikator Politik Indonesia Sebut Prabowo – Gibran Unggul Sementara

Rabu, 14 Februari 2024 - 16:44 WIB

Tertawa Saat Deddy Corbuzier Bicara soal Jatah Menteri, Prabowo Subianto: Lo Nggak Ada Potongan, Ded

Berita Terbaru