TERKINIPOST.COM – Politikus dari PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan istilah petugas partai agar tidak perlu diperdebatkan.
“Ini perdebatan klasik, itu juga karena perubahan amendemen konstitusi kita, yakni parpol mengusung capres,” kata Aria Bima di Solo, Jumat, Mei 2023.
Menurut dia, istilah petugas partai sudah diperdebatkan sejak Joko Widodo diusung oleh PDIP untuk menjadi presiden.
Baca artikel menarik lainnya di sini: Nusron Wahid Beri Penjelasan Resmi Soal Partai Golkar Gabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya
Baca Juga:
Termasuk Anthony Salim, Prabowo Subianto Kenalkan Konglomerat kepada Investor Global Ray Dalio
Berselisih dengan Kardinal Soal Defisit Keuangan Vatikan, Kondisi Paus Fransiskus Sebelum Dirawat
Hallo Media Ajak Wartawan Berjiwa Wirausaha di Kota dan Kabupaten untuk Gabung Menjadi Koresponden
Meski demikian, terbukti selama masa kepemimpinannya 70 persen publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
“Jadi, apa salahnya, jadi petugas partai adalah istilah atau bahasa turunan dari konstitusi bahwa parpol mengusung capres,” katanya.
Sebagai partai politik, PDIP selalu mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjunjung tinggi Pancasila, dan keadilan sosial.
“Ibaratnya petugas partai yang diwakafkan sebagai petugas bangsa. Enggak masalah,” katanya.
Baca Juga:
HUT Partai Gerindra, Inilah Momen Prabowo Subianto Sapa dan Peluk Perwakilan PDI Perjuangan
Sebagai partai pengusung, kata dia, PDIP juga selalu mengawal berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
“Indonesia sentris, membangun dari pinggir, BBM satu harga, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan yang dahulu berasnya busuk menjadi bisa dibeli di bawah, itu ideologis, tugas yang dijalankan Presiden Jokowi,” katanya.
Sektor lain, lanjut dia, yakni pembangunan infrastruktur tol, darat, laut, dan udara serta realisasi energi listrik 35.000 megawatt.
Bahkan, meski menjabat sebagai ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri juga merupakan petugas partai.
Baca Juga:
Prabowo Subianto Sebut Ada Pihak-pihak yang Berupaya untuk Memisahkan Dirinya dengan Jokowi
Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Menjadi Direktur Utama Perum Bulog
“Megawati juga petugas partai yang dapat amanat kongres (sebagai Ketua Umum PDIP), yang dilegislatif kayak saya, dieksekutif kayak Jokowi,” katanya.
Ia berpendapat bahwa akan berbahaya jika presiden bekerja semaunya sendiri dan tanpa arah ideologi dan tanpa mewujudkan keadilan sosial.
“Kemudian dia setuju Papua merdeka, setuju dengan penggunaan hukum yang bertentangan dengan Pancasila, enggak bisa dong. Itu akan dilakukan oleh Ganjar juga,” katanya.***
