Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Harus Komunikasikan Program Kerjanya pada Warga

TERKINIPOST.COM – Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus mengkomunikasikan program-program kerjanya kepada masyarakat agar kepemimpinan orang nomor satu di Ibu Kota itu mendapat dukungan berbagai pihak.

“Hasil kerjanya dikomunikasikan dan pak Heru harus mengkomunikasikan diri karena orang harus tahu siapa pemimpinnya,” ujar Emrus dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Emrus mengatakan Heru dapat mempermudah komunikasi dan interaksi masyarakat dengan dirinya lewat pemberian nomor telepon seluler (ponsel) yang bisa dihubungi kepada warga agar bisa menimbulkan ikatan emosional.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

WEPACK 2027 Kembali Digelar di Shanghai, Satukan Seluruh Rantai Industri Kemasan

DBS Group Raih Gelar Bank Teraman di Asia untuk ke-18 Tahun Berturut-turut

Sungrow Hadirkan Solusi Microgrid Terintegrasi untuk Sektor Komersial dan Industri di Asia Tenggara

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena, lanjutnya, dengan berbagi nomor ponsel, artinya juga menjadi peluang bagi Heru untuk menerima keluhan atau pendapat masyarakat tentang Jakarta secara langsung, bahkan juga dapat mengawasi kinerja anak buahnya yang ada di lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat.

“Jadi, nanti ada laporan langsung kepada Pj Gubernur, karena ‘personal knowledge’ dari seorang pemimpin itu merupakan hal yang mutlak.”

“Komunikasikan tentang sesuatu hal, apapun itu. Termasuk sosok, pekerjaannya, perencanaannya, programnya, capaiannya dan evaluasi kerja,” ucap Emrus.

Menurut dia, menjalin komunikasi dengan semua pihak merupakan kewajiban dalam memimpin suatu daerah bahkan negara sebagai strategi dalam mengenalkan figur Heru sebagai pemimpin baru di Jakarta.

Terlebih, latar belakang Heru yang merupakan seorang birokrat dan bukan politisi yang mempunyai peluang kampanye.

“Sekarang, dia diberi amanat politik sebagai Penjabat Gubernur.”

“Jadi, tidak lagi bertindak seperti PNS, tapi bertindak sebagai Gubernur dalam konteks menjaga komunikasi dengan warganya,” demikian Emrus.***