TERKINIPOST.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset tahun anggaran (TA) 2021-2022 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Beberapa permasalahan tersebut di antaranya, lemahnya pengamanan aset tetap tanah BRIN dan pengelolaan kendaraan dinas roda empat BRIN yang tidak sesuai ketentuan,” kata Anggota III BPK Achsanul Qosasi saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu (DTT) kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset TA 2021-2022 BRIN, dikutip dari laman resmi BPK, Jakarta, Minggu 9 April 2023.
Selain itu, lanjut dia, BPK juga menemukan pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin pada eks Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman serta pada tiga Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BRIN tidak update dan sebagian belum diketahui keberadaannya.
“Anggota BPK mendorong Kepala BRIN Laksana Tri Handoko beserta jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” ucapnya.
Baca Juga:
Ingin Himpun Seluruh Kekuatan Bangsa untuk Kompak dan Bersatu, Prabowo Subianto Hadiri Rakornas PKB
60 WNA dari 5 Negara Terima Sertifikat Kompetensi Halal dari BNSP untuk Perkuat Standar Global
Persidangan Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah, Artis Sandra Dewi akan Hadir Lagi
Baca artikel penting lainnya di media online Teksnews.com – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
Kendati demikian, Qosasi menyatakan bahwa BRIN telah melaksanakan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset (TA) 2021-2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, belanja, serta pemanfaatan dan pengamanan aset tahun anggaran 2021-2022 pada BRIN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material,” ujar dia.
LHP kepatuhan ini diserahkan oleh Anggota III BPK kepada Kepala BRIN.
Baca Juga:
Survei Sebut 83,4 Persen Publik Yakin Pemerintahan Prabowo Mampu Pimpin Indonesia Lebih Baik
Sebanyak 8,3 Persen Penduduk Tak Punya Energi Hidup Sehat dan 68 Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan
Penyerahan LHP disaksikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara III Ahmad Adib Susilo, tim pemeriksa di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK, serta pejabat dan pelaksana di lingkungan BRIN.***