TERKINIPOST.COM – Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo menyakini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak akan menggunakan politik identitas karena Ganjar merupakan sosok pancasilais.
“Ganjar Pranowo sosok pancasilais sejati, cinta persatuan dan perdamaian, tidak akan mungkin menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres mendatang,” kata Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP) Benny Kisworo melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pada kesempatan itu, ia juga mengajak semua anak bangsa agar tidak menggunakan politik identitas dalam menyongsong Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Nama Budi Arie Setiadi Disebut di Dakwaan Judi Online, Jaksa Berpeluang Panggil Sebagai Saksi
Bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung KPK, Isu Bank BJB Tidak Jadi Pokok Bahasan
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab, efek dari politik identitas berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Paling tidak, kata dia, hal tersebut dirasakan masyarakat sejak Pilpres tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019.
“Politik identitas ini sangat memecah belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat.”
Baca Juga:
Pasar Saham RI Kembali Tancap Gas, CSA Index Jadi Indikator Semangat Baru Investor
Termasuk Anthony Salim, Prabowo Subianto Kenalkan Konglomerat kepada Investor Global Ray Dalio
“Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas,” jelas Benny.
Ia mengatakan dari perjalanan reformasi yang hampir seperempat abad ada catatan lain dimana masyarakat makin sensitif, mudah tersinggung dan rentan terhadap provokasi.
Untuk mengatasinya peran elite politik diperlukan guna mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.
“Elite politik perlu mengambil peran khususnya dalam setiap momentum politik untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif,” ajak dia.
Baca Juga:
Berselisih dengan Kardinal Soal Defisit Keuangan Vatikan, Kondisi Paus Fransiskus Sebelum Dirawat
Hallo Media Ajak Wartawan Berjiwa Wirausaha di Kota dan Kabupaten untuk Gabung Menjadi Koresponden
Menurut dia, munculnya politik identitas juga cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas.
Padahal, demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih buruk.
“Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras,” kata dia.***
