TERKINIPOST.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaudit Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) guna menjawab isu kecurangan manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024.
Dalam konferensi pers “Perkembangan Pos Pengaduan Kecuarangan Verifikasi Faktual Partai Politik”, seperti dipantau melalui YouTube Sahabat ICW, di Jakarta, Minggu 18 Desember 2022, peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan audit Sipol itu perlu dilakukan secara besar-besaran sebagai bentuk transparansi KPU terhadap publik.
“Terhadap KPU, ini sangat penting untuk dilakukan, karena sampai detik ini kami belum pernah hal ini berani diutarakan oleh anggota KPU pusat. Apa itu? Mengaudit secara besar-besar Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol,” kata Kurnia.
Hasil audit tersebut, lanjutnya, dapat disampaikan secara transparan oleh KPU kepada masyarakat.
Baca Juga:
Ingin Himpun Seluruh Kekuatan Bangsa untuk Kompak dan Bersatu, Prabowo Subianto Hadiri Rakornas PKB
60 WNA dari 5 Negara Terima Sertifikat Kompetensi Halal dari BNSP untuk Perkuat Standar Global
Persidangan Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah, Artis Sandra Dewi akan Hadir Lagi
Hal itu perlu dilakukan KPU RI karena berdasarkan kesaksian yang mereka terima, isu kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual itu bersumber dari dugaan adanya perubahan data di dalam Sipol.
“Maka, jawabannya adalah audit Sipol-nya, biar nanti terlihat ada perbedaan-perbedaan pada tanggal-tanggal tertentu; karena sistem ini didasarkan pada digital, elektronik, pasti setiap perubahan data pasti historinya kelihatan di sana, kami akan adu data,” jelas Kurnia.
Baca juga: Bawaslu RI: Ada keterbatasan dalam mengakses Sipol KPU
Selain mengaudit Sipol, koalisi masyarakat sipil tersebut juga meminta Komisi II DPR RI memanggil KPU RI sebagai bentuk menjalankan mandat pengawasan guna mengklarifikasi dugaan kecurangan itu.
Baca Juga:
Survei Sebut 83,4 Persen Publik Yakin Pemerintahan Prabowo Mampu Pimpin Indonesia Lebih Baik
Sebanyak 8,3 Persen Penduduk Tak Punya Energi Hidup Sehat dan 68 Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan
“Kami juga mendesak Komisi II DPR RI memanfaatkan wewenangnya berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk merekomendasikan pemberhentian anggota KPU RI yang terbukti berbuat curang,” ujar Kurnia.
Yang terakhir, koalisi tersebut meminta Presiden Joko Widodo memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dicemari dengan praktik intimidasi, kecurangan, koruptif, dan manipulatif.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat sipil dan firma hukum, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Forum Komunikasi dan Organisasi Nonpemerintah, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Firma Themis Indonesia, AMAR Law Firm, dan Komite Pemantau Legislatif.***
