Kecurangan Manipulasi Data, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Minta KPU Audit Sipol

- Pewarta

Senin, 19 Desember 2022 - 11:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pemilihan Umum 2024. (Pexels.com/Element digital)

Ilustrasi Pemilihan Umum 2024. (Pexels.com/Element digital)

TERKINIPOST.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaudit Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) guna menjawab isu kecurangan manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024.

Dalam konferensi pers “Perkembangan Pos Pengaduan Kecuarangan Verifikasi Faktual Partai Politik”, seperti dipantau melalui YouTube Sahabat ICW, di Jakarta, Minggu 18 Desember 2022, peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan audit Sipol itu perlu dilakukan secara besar-besaran sebagai bentuk transparansi KPU terhadap publik.

“Terhadap KPU, ini sangat penting untuk dilakukan, karena sampai detik ini kami belum pernah hal ini berani diutarakan oleh anggota KPU pusat. Apa itu? Mengaudit secara besar-besar Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol,” kata Kurnia.

Hasil audit tersebut, lanjutnya, dapat disampaikan secara transparan oleh KPU kepada masyarakat.

Hal itu perlu dilakukan KPU RI karena berdasarkan kesaksian yang mereka terima, isu kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual itu bersumber dari dugaan adanya perubahan data di dalam Sipol.

“Maka, jawabannya adalah audit Sipol-nya, biar nanti terlihat ada perbedaan-perbedaan pada tanggal-tanggal tertentu; karena sistem ini didasarkan pada digital, elektronik, pasti setiap perubahan data pasti historinya kelihatan di sana, kami akan adu data,” jelas Kurnia.

Baca juga: Bawaslu RI: Ada keterbatasan dalam mengakses Sipol KPU

Selain mengaudit Sipol, koalisi masyarakat sipil tersebut juga meminta Komisi II DPR RI memanggil KPU RI sebagai bentuk menjalankan mandat pengawasan guna mengklarifikasi dugaan kecurangan itu.

“Kami juga mendesak Komisi II DPR RI memanfaatkan wewenangnya berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk merekomendasikan pemberhentian anggota KPU RI yang terbukti berbuat curang,” ujar Kurnia.

Yang terakhir, koalisi tersebut meminta Presiden Joko Widodo memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dicemari dengan praktik intimidasi, kecurangan, koruptif, dan manipulatif.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat sipil dan firma hukum, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Forum Komunikasi dan Organisasi Nonpemerintah, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Firma Themis Indonesia, AMAR Law Firm, dan Komite Pemantau Legislatif.***

Berita Terkait

Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024, Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9
KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Presiden Terpilih Prabowo Subianto Kumpulkan Tim Kuasa Hukum Usai Putusan MK, Ucapkan Terima Kasih
Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama, PDIP Beri Tanggapan
Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta
Ganjar Pranowo Blak-blakan Ungkap Rencananya ke Depan, Tak Mau Gabung di Kabinet Prabowo – Gibran
Gagal Masuk Senayan, Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu
PAN Beri Tanggapan Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 14:49 WIB

Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024, Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9

Rabu, 24 April 2024 - 14:21 WIB

KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Rabu, 24 April 2024 - 08:34 WIB

Presiden Terpilih Prabowo Subianto Kumpulkan Tim Kuasa Hukum Usai Putusan MK, Ucapkan Terima Kasih

Rabu, 3 April 2024 - 14:30 WIB

Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama, PDIP Beri Tanggapan

Minggu, 31 Maret 2024 - 09:52 WIB

Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta

Rabu, 27 Maret 2024 - 07:40 WIB

Ganjar Pranowo Blak-blakan Ungkap Rencananya ke Depan, Tak Mau Gabung di Kabinet Prabowo – Gibran

Senin, 25 Maret 2024 - 10:20 WIB

Gagal Masuk Senayan, Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu

Senin, 25 Maret 2024 - 09:38 WIB

PAN Beri Tanggapan Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024

Berita Terbaru