Hadapi Pemilu 2024, PDI Perjuangan Nyatakan Terbuka Bangun Koalisi dengan Partai Politik Lain

- Pewarta

Sabtu, 8 April 2023 - 11:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Rifqi Karsayuda. (Dok. Rifqikarsayuda.com)

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Rifqi Karsayuda. (Dok. Rifqikarsayuda.com)

TOPIKPOST.COM – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Rifqi Karsayuda menyampaikan pihaknya selalu terbuka untuk membangun koalisi dengan partai-partai politik lainnya dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Selama ini, kami selalu terbuka untuk membangun koalisi sehingga hal-hal tersebut saya kira menjadi pegangan bagi PDI Perjuangan untuk kemudian menatap Pemilu 2024 yang akan datang,” ujar Rifqi.

Rifki menjadi narasumber dalam Embargo Talk Episode 7 bertajuk “Strategi PDIP Menghadapi Koalisi Besar”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Vibrasi, di Jakarta, Kamis 6 April 2023.

Hal tersebut, lanjut dia, sesuai dengan tradisi yang dibangun PDIP selama ini, yaitu tradisi gotong royong, sebagaimana ajaran Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno.

Rifqi menambahkan meskipun PDIP memiliki tiket emas untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden karena memiliki perolehan kursi di DPR di atas 22 persen atau telah melewati batas minimal yakni 20 persen, hal itu tidak membuat PDIP menutup diri untuk membangun koalisi.

Baca artikel penting lainnya di media online Hello.id – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

“Kendati kami memiliki golden ticket (tiket emas) dalam tanda kutip, memiliki perolehan kursi di atas 22 persen di Senayan di mana syarat minimal pencalonan presiden dan wapres hanya 20 persen.”

“Tradisi yang dibangun di PDIP adalah tradisi gotong royong, sebagaimana ajaran Bung Karno, dan kami selalu terbuka untuk membangun koalisi,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Rifqi menyampaikan bahwa dalam memutuskan pihak yang diusung sebagai capres ataupun cawapres, PDI Perjuangan memberikan hak penentuan itu sepenuhnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Telah diputuskan dalam Kongres Ke-5 PDI Perjuangan di Bali tahun 2019, di mana salah satu norma di dalam AD/ART partai memberikan hak prerogatif atau sepenuhnya.”

“Kepada Ibu Ketua Umum untuk menentukan siapa capres dan cawapres, kapan momentum yang tepat, bersama koalisi apa,” ujar dia.

Saat ini, lanjutnya, PDIP masih berfokus menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyatan dan mengurus pemerintahan agar berakhir dengan baik di tahun 2024.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.

Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.***

Berita Terkait

Litbang Kompas Ungkap Sebanyak 84,7 Persen Rakyat Kecil Puas dengan Pemerintahan Prabowo
Megawati Soekarnoputri Bersedia Bertemu degan Prabowo Subianto, PDI Perjuangan Ungkap Alasannya
Ketua KPK Buka Suara Soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan Meskpun Sudah Jadi Tersangka
Ada Pihak yang Diam-diam Incar Posisi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri: Gila!
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Panda Nababan: PDIP Sudah Legawa dengan yang Dilakukan Jokowi
Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa, PDI Perjuangan Ungkap Alasannya
KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Minta Diperiksa KPK Setelah HUT PDIP 10 Januari 2025
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 21 Januari 2025 - 08:20 WIB

Litbang Kompas Ungkap Sebanyak 84,7 Persen Rakyat Kecil Puas dengan Pemerintahan Prabowo

Kamis, 16 Januari 2025 - 07:37 WIB

Megawati Soekarnoputri Bersedia Bertemu degan Prabowo Subianto, PDI Perjuangan Ungkap Alasannya

Rabu, 15 Januari 2025 - 10:09 WIB

Ketua KPK Buka Suara Soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Belum Ditahan Meskpun Sudah Jadi Tersangka

Senin, 13 Januari 2025 - 14:31 WIB

Ada Pihak yang Diam-diam Incar Posisi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri: Gila!

Sabtu, 11 Januari 2025 - 12:51 WIB

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Panda Nababan: PDIP Sudah Legawa dengan yang Dilakukan Jokowi

Jumat, 10 Januari 2025 - 14:13 WIB

Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa, PDI Perjuangan Ungkap Alasannya

Kamis, 9 Januari 2025 - 09:55 WIB

KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Selasa, 7 Januari 2025 - 11:05 WIB

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Minta Diperiksa KPK Setelah HUT PDIP 10 Januari 2025

Berita Terbaru