Calon Panglima TNI Baru Yudo Margono Harus Fokus pada Penguatan Kogabwilan

- Pewarta

Selasa, 29 November 2022 - 10:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI. (Instagram.com/@yudo_margono88)

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI. (Instagram.com/@yudo_margono88)

TERKINIPOST.COM – Pengamat militer, Anton Aliabbas, mengatakan, panglima TNI yang baru harus fokus kepada penguatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI.

“Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut China Selatan dan Asia Timur, ada baiknya Laksamana Yudo Margono yang ditunjuk sebagai calon panglima TNI untuk memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan,” kata dia, di Jakarta, Senin.

Kogabwilhan yang dulu bernama Kowilhan di tubuh TNI bukanlah barang baru karena pernah diterapkan pada masa Orde Baru, saat TNI bernama ABRI.

Sebagai mantan panglima Kogabwilhan I TNI, kata dia, Margono tentu saja sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi komando utama operasi TNI.

Oleh karena itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim.

Pada sisi lain, kata dia, Margono juga hendaknya dapat merealisasikan kebijakan terkait perubahan pendekatan dalam menangani konflik Papua.

“Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas. Dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang,” kata kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu.

Menurut dia, perubahan kebijakan di Papua penting karena memang masalah ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan dan isu Papua adalah yang masih menjadi problem keamanan nasional yang signifikan.

Di sisi lain, lanjut dia, kejelasan bagaimana pendekatan non kekerasan dan reorientasi militer pasca Daerah Otonomi Baru di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih.

“Wacana soal reorientasi sudah diungkapkan Jenderal TNI Andika Perkasa pada awal menjabat Panglima TNI.”

“Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, juga sempat menyinggung soal pendekatan secara manusiawi di Papua.”

“Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting,” paparnya.

Meskipun tidak akan genap 12 bulan menjabat, kata dia, Margono hendaknya ikut memikirkan bagaimana perbaikan kesejahteraan prajurit TNI.

“Kesejahteraan sejatinya tidak semata-mata terkait peningkatan penghasilan yang didapatkan prajurit TNI setiap bulan atau terkait penugasan.”

“Integrasi isu pendidikan anak dalam skema mutasi/promosi prajurit hingga perbaikan kemudahan pembiayaan keuangan/fasilitas kredit menjadi penting untuk dibahas secara konkret,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan surat presiden kepada Ketua DPR, Puan Maharani, perihal nama calon pengganti Perkasa, yang akan pensiun pada 21 Desember nanti. Satu-satunya nama dalam surat presiden itu adalah Margono.

“Jika proses pergantian lancar maka Yudo akan menjadi kepala staf TNI AL ke-3 yang menjabat posisi Panglima TNI di era reformasi, setelah Laksamana TNI Widodo AS dan Laksamana TNI Agus Suhartono,” kata Aliabbas.

Menurut dia, penunjukan Yudo sebagai Panglima TNI, tambah dia, tentu saja ‘mengakhiri’ sikap anomali yang kerap ditunjukkan Presiden Jokowi dalam mengelola TNI.

Selain memberi kesan adanya komitmen penguatan Poros Maritim Dunia, Jokowi setidaknya memperhatikan arti pentingnya jabatan panglima TNI dijabat bergantian.

Risalah singkat tentang Poros Maritim Dunia menjadi salah satu pokok materi pidato pelantikan Jokowi pada termin pertama pemerintahannya di depan sidang MPR/DPR/DPD, pada 20 Oktober 2014. ***

Berita Terkait

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju 2045
Kasus Proyek Pengadaan Subkontraktor Fiktif, KPK Tahan 2 Orang Karyawan BUMN PT Amarta Karya
Ini yang Dibahas Saat Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno
Al Jazeera Bincang Santai Bersama dengan Prabowo Subianto, Mulai dari Bahas Buku hingga Keluarga
Sebut Presiden Jokowi Sebagai Pemimpin yang Ikhlas, Prabowo Subianto Saya Terus Belajar
Kota Lubuklinggau Anugerahi Wamenaker RI Gelar Adat Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri
Kasus Investasi Fiktif, KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka
Azis Syamsudin Mangkir, Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:11 WIB

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju 2045

Kamis, 16 Mei 2024 - 09:05 WIB

Kasus Proyek Pengadaan Subkontraktor Fiktif, KPK Tahan 2 Orang Karyawan BUMN PT Amarta Karya

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:03 WIB

Ini yang Dibahas Saat Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:13 WIB

Al Jazeera Bincang Santai Bersama dengan Prabowo Subianto, Mulai dari Bahas Buku hingga Keluarga

Sabtu, 11 Mei 2024 - 11:04 WIB

Sebut Presiden Jokowi Sebagai Pemimpin yang Ikhlas, Prabowo Subianto Saya Terus Belajar

Jumat, 10 Mei 2024 - 23:10 WIB

Kota Lubuklinggau Anugerahi Wamenaker RI Gelar Adat Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri

Kamis, 9 Mei 2024 - 16:18 WIB

Kasus Investasi Fiktif, KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka

Kamis, 9 Mei 2024 - 14:27 WIB

Azis Syamsudin Mangkir, Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju 2045

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:11 WIB