TERKINIPOST.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berpendapat sistem proporsional terbuka dalam pemilu menyebabkan skor party-id atau identifikasi masyarakat terhadap partai politik (parpol) tereduksi.
“Ini tolok ukurnya kepuasan masyarakat sangat rendah. Di satu sisi, ini tantangan buat parpol untuk membangun trust.”
“Di sisi lain, ini salah satu sebabnya liberalisasi politik dan sistem proporsional terbuka yang menyebabkan party-id tereduksi oleh elektoral individual-individual yang seringkali tidak membawa platform dan ideologi parpol,” kata Hasto, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 26 Januari 2023.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
LOTTE Chemical Indonesia, Milliken, dan Tederic Gelar Seminar tentang Solusi Polipropilena Mutakhir
iQIYI Resmi Memulai Produksi Serial Original Lokal Pertama di Indonesia, Menggandeng Telkomsel
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, lanjut dia, persoalan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat PDIP mendorong penerapan proporsional tertutup pada pemilu.
Klik konten dengan topik ini, di sini: 8 Partai Politik yang Mendukung Proporsional Terbuka akan Bersatu Bentuk Koalisi
Hal tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan dalam seminar nasional bertema “Pelembagaan Partai dan Kepemimpinan Strategis Nasional”.
Baca Juga:
Terbuka dan Inklusif, Haikou Semakin Cepat Berkembang sebagai Pusat Seni Pertunjukan Internasional
Savaya Group Luncurkan Zumana, Destinasi Tepi Pantai Terbaru di Kawasan Ikonik Pantai Kuta
Yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) bersama Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Pascasarjana Universitas Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Kamis 26 Januari 2023.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan dengan penerapan sistem proporsional tertutup, untuk menjadi pemimpin legislatif, seseorang diharuskan melakukan persiapan, tidak bisa hanya berbasis elektoral dan popularitas.
Seorang yang populer, lanjut dia, harus memahami fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR dengan baik.
“Partai punya tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan partai tidak bisa terlepas dari kepentingan rakyat itu.”
Baca Juga:
Klik konten dengan topik ini, di sini: Hak Demokrasi yang Telah diberikan Kepada Rakyat Tidak Boleh Diambil Kembali
“Kita melihat pendidikan kita tertinggal, maka partai memberikan sentuhan bagaimana politik pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa. Ini harus dijawab juga oleh partai melalui kebijakan-kebijakan politiknya,” ujar Hasto.
Saat ini, secara umum skor party-id seluruh parpol di Indonesia masuk dalam kategori rendah, yakni 6,8 persen.
Meskipun begitu, Hasto mengatakan pihaknya mengapresiasi hasil riset yang menemukan PDIP menjadi parpol yang paling unggul dalam skor party-id.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat skor party-id yang rendah itu memiliki kaitan dengan hilangnya sistem proporsional tertutup.
Saat pemilu pada tahun 1999 di Tanah Air masih menerapkan proporsional tertutup tahun 1999, kata dia, skor party-id masih di atas 80 persen.
Namun ketika proporsional terbuka diperkenalkan pada tahun 2009, tingkat kedekatan partai dengan pemilih itu turun, bahkan mencapai sekitar 20 persen.
“Pertanyaannya kenapa? Karena dalam proporsional tertutup itu yang bertarung adalah partai, karena orang nyoblos partai.”
“Tapi dalam sistem proporsional terbuka, itu aktor atau pemainnya bukan hanya partai, tapi caleg-calegnya pun bertarung. Ketika para caleg bertarung, tidak ada insentif untuk mempromosikan ideologi partai,” ujar Burhanuddin.
Meskipun begitu, menurut dia, sistem proporsional tertutup juga memiliki kelemahannya sehingga ia menawarkan mixed proporsional system, yakni satu formula yang menyatukan kelebihan proporsional tertutup dan terbuka.
Ia mencontohkan sistem seperti itu pernah dilakukan di Jerman yang memiliki 299 daerah pemilihan.
Setiap pemilih diberi dua kertas suara, yaitu satu untuk memilih partai dan satu kertas lainnya untuk memilih caleg.
“Kenapa dua? Satu buat kader partai bisa masuk melalui jalur partai. Tetapi untuk kedaulatan pemilih, mereka diberi peluang untuk memperebutkan caleg.”
“Di Jerman, ini cukup sukses mengurangi jumlah partai dan mengurangi jumlah politik uang secara masif,” kata dia.***
