Wajib Seiring Politik Hukum, RUU Perampasan Aset Jangan Timbulkan Masalah Hukum Baru

- Pewarta

Rabu, 21 September 2022 - 10:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani. (Dok. Dpr.go.id)

TERKINI POST – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mewanti-wanti pemerintah agar dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset nantinya wajib seiring dengan penataan ulang politik hukum nasional berkaitan pemidanaan.

Tujuannya, agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum baru kedepannya.

Salah satunya, Arsul mengusulkan penghapusan subsidiaritas atau subsider hukuman dalam pembahasan RKUHP.

Demikian disampaikan Arsul saat hadir sebagai narasumber dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema.

“Menakar Urgensi RUU Perampasan Aset” yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 20 September 2022.

Turut hadir sebagai narasumber dalam Forum Legislasi tersebut yaitu Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil dan Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad.

“Saya setuju bahwa UU Perampasan Aset  ini harus ada. Tetapi, sekali lagi mesti ditata. Jangan sampai nanti setelah UU-nya ada menimbulkan masalah hukum baru dan tidak efektif. Jadi, Menkopolhukam juga perlu menata secara keseluruhan.”

“Pemerintah jangan membuat model tambal sulam dalam pembentukan UU, akan tetapi harus dengan memikirkan keselarasan, keserasian dalam keseluruhan politik hukum pemidanaan nasional. Maka, saya pribadi dalam pembahasan RKUHP meminta agar subsidiaritas atau subsider hukuman itu dihapuskan,” ujar Arsul.

Selain itu, Politisi Fraksi PPP ini juga mengingatkan bahwa semangat pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya untuk aspek penindakan tindak pidana korupsi (Tipikor) semata.

Melainkan, berbagai tindak pidana lainnya terutama membawa kerugian kepada negara meskipun bukan karena korupsi juga dapat dikenakan melalui UU Perampasan Aset contohnya tindak pidana narkotika dan tindak pidana penyelundupan.

“Contohnya, tindak pidana narkotika itu kan membawa kerugian kepada negara. Karena negara terpaksa harus terus melakukan rehabilitasi dan kemudian menyembuhkan para pengguna narkotika. Selain itu tindak pidana penyelundupan, itu kan juga merugikan negara.”

“Karena apa? Karena harusnya ada bea masuk dan pajak impor yang dibayarkan kepada negara, namun karena penyelundupan akhirnya negara tidak mendapatkan. Jadi, jangan seolah-olah dikaitkan bahwa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini hanya terkait dengan Tipikor,” tandas Arsul.

Lebih lanjut, Arsul menekankan urgensi pentingnya Indonesia untuk segera memiliki RUU Perampasan Aset.

Mengingat, Indonesia telah menyerahkan instrumen ratifikasi atas United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (UNCTOC) beberapa tahun lalu sebagai rujukan pembentukan RUU Perampasan Aset.

“Keduanya sudah kita ratifikasi. Jadi sebetulnya wajar kalau kita harus punya UU Perampasan Aset ini,” pungkas Wakil Ketua MPR RI ini. ***

Berita Terkait

Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan
Prabowo ke Capaja TNI – Polri, Menjadi Prajurit TNI dan Polri adalah Panggilan Pengabdian yang Mulia
Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy’ari Diberhentikan dengan Tidak Hormat oleh Presiden Jokowi
Hujan Lebat Kendala Jadi Pencarian Korban Pascalongsor Tulabolo Gorontalo, 43 Orang Warga Hilang
Para Asesor Kompetensi, Jaga Independensi dan Obyektifitas, Dalam Proses Uji Kompetensi Untuk Para Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata
Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel
Prof Bambang Setiaji: Optimis, PT Muhammadiyah/Aisiyah Hasilkan Lulusan Kompeten
Kepala PPATK Tanggapi Permintaan DPR Terkait Soal Data Para Pejabat yang Terlibat Judi Online
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 07:56 WIB

Soal Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Presiden Jokowi Bantah Keterangan Luhut Pandjaitan

Sabtu, 13 Juli 2024 - 10:37 WIB

Prabowo ke Capaja TNI – Polri, Menjadi Prajurit TNI dan Polri adalah Panggilan Pengabdian yang Mulia

Rabu, 10 Juli 2024 - 14:44 WIB

Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy’ari Diberhentikan dengan Tidak Hormat oleh Presiden Jokowi

Rabu, 3 Juli 2024 - 22:09 WIB

Para Asesor Kompetensi, Jaga Independensi dan Obyektifitas, Dalam Proses Uji Kompetensi Untuk Para Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata

Selasa, 2 Juli 2024 - 08:33 WIB

Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jaksel

Sabtu, 29 Juni 2024 - 11:13 WIB

Prof Bambang Setiaji: Optimis, PT Muhammadiyah/Aisiyah Hasilkan Lulusan Kompeten

Kamis, 27 Juni 2024 - 15:54 WIB

Kepala PPATK Tanggapi Permintaan DPR Terkait Soal Data Para Pejabat yang Terlibat Judi Online

Senin, 24 Juni 2024 - 10:24 WIB

Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Sosok yang Berjasa Besar untuk Negeri Ini

Berita Terbaru