Sempat Hadir di Topping Off Meikarta, DPR Juga Perlu Panggil Menko Luhut Binsar Pandjaitan

- Pewarta

Senin, 6 Februari 2023 - 16:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok. Ppid.setkab.go.id)

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok. Ppid.setkab.go.id)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

TERƘNIPOST.COM – Polemik kawasan MeiKarta berbuntut panjang.

Para masyarakat yang merupakan konsumen MeiKarta melapor ke DPR karena merasa telah menjadi korban PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) anak perusahaan Lippo Grup pengembang MeiKarta.

Sebagai tindak lanjut aduan masyarakat korban MeiKarta tersebut DPR kemudian mengadakan RDPU dengan memanggil pihak pihak yang berada dalam pusaran kasus ini.

Yaitu para korban dan direksi PT MSU. Namun PT MSU yang diundang pada pertemuan tersebut sama sekali tidak hadir dan tidak memberikan keterangan apa pun.

Hal ini tentu saja membuat para anggota DPR menjadi berang. Beberapa anggota Dewan bersuara keras dengan menuding MSU dan Lippo Grup telah melecehkan parlemen.

Beberapa nama disebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh parlemen yaitu James T Riyadi dan Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia. Bahkan diusulkan dibuatnya PanSus MeiKarta ini.

DPR juga mesti memanggil MenKo Marves Luhut Binsar Panjaitan LBP untuk dimintai keterangan nya terkait proyek MeiKarta ini.

Karena LBP sendiri adalah salah satu pejabat yang hadir pada topping off Meikarta Minggu 29 Oktober 2017.

Dalam kesempatan itu LBP didampingi pimpinan Lippo Grup James T Riyadi dan para pejabat pemerintah memberikan kata sambutan peresmian Topping Off Meikarta tersebut.

Bahkan LBP berterima kasih kepada James T Riyadi karena telah berinvestasi pada proyek MeiKarta tersebut.

Namun kemudian seperti yang kita ketahui proyek ini kemudian banyak bermasalah dari segi perizinan sampai proyek yang tak kunjung jelas kapan akan selesainya.

Sementara konsumen sejak 2017 sampai sekarang terus membayar cicilan proyeknya kepada pihak bank Nobu.

Dan yang terbaru paguyuban konsumen yang gigih menyuarakan nasib mereka terkait hak hak mereka di MeiKarta justru dituntut balik oleh PT MSU sebesar 56 Milyar karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik PT MSU.

Dari semua kejadian yang terjadi ini maka MenKoMarves LBP harus juga dimintai keterangan oleh parlemen.

Karena kehadiran LBP pada topping off MeiKarta tersebut tentunya sedikit banyak memiliki pengaruh kepada konsumen akan amannya proyek Meikarta ini.

Jangan sampai di republik ini ada orang orang termasuk pejabat yang sedang berkuasa yang dianggap kebal hukum.

Parlemen mesti memanggil dan meminta keterangan terhadap LBP terkait proyek Meikarta ini.

Keterangan LBP tentunya penting dalam masalah MeiKarta ini. Dan DPR juga mesti menggali sejauh apa keterlibatan LBP dalam proyek MeiKarta ini.

Jangan ada satu pun orang yang merasa kebal terhadap hukum di Republik ini.

Dan DPR pun sebagai wakil rakyat mesti berani memperjuangkan nasib masyarakat dan bukan kepentingan oligarki.***

Berita Terkait

Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024, Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9
KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Presiden Terpilih Prabowo Subianto Kumpulkan Tim Kuasa Hukum Usai Putusan MK, Ucapkan Terima Kasih
Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama, PDIP Beri Tanggapan
Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta
Ganjar Pranowo Blak-blakan Ungkap Rencananya ke Depan, Tak Mau Gabung di Kabinet Prabowo – Gibran
Gagal Masuk Senayan, Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu
PAN Beri Tanggapan Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 14:49 WIB

Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024, Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9

Rabu, 24 April 2024 - 14:21 WIB

KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Rabu, 24 April 2024 - 08:34 WIB

Presiden Terpilih Prabowo Subianto Kumpulkan Tim Kuasa Hukum Usai Putusan MK, Ucapkan Terima Kasih

Rabu, 3 April 2024 - 14:30 WIB

Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama, PDIP Beri Tanggapan

Minggu, 31 Maret 2024 - 09:52 WIB

Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta

Rabu, 27 Maret 2024 - 07:40 WIB

Ganjar Pranowo Blak-blakan Ungkap Rencananya ke Depan, Tak Mau Gabung di Kabinet Prabowo – Gibran

Senin, 25 Maret 2024 - 10:20 WIB

Gagal Masuk Senayan, Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu

Senin, 25 Maret 2024 - 09:38 WIB

PAN Beri Tanggapan Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju 2045

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:11 WIB