PPATK Temukan Sebanyak 50 Persen Lebih Dana ACT Mengalir ke Entitas Pribadi

- Pewarta

Kamis, 4 Agustus 2022 - 14:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana. (Dok. PPATK)

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana. (Dok. PPATK)

TERKINI POST – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 843 rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan afiliasinya.

Dari penelusuran ini ditemukan setidaknya aliran dana mencapai Rp1,7 triliun.

“Jadi PPATK melihat ada Rp1,7 triliun uang yang mengalir ke ACT,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis¬†4 Agustus 2022.

Dari total dana tersebut, lanjut Ivan, 50 persen dana yang diterima mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi dengan pihak pribadi di ACT.

Dia menduga pengunaan uang itu tidak akuntabel.

“Kita melihat lebih dari 50 persennya itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi gitu ya, dan itu kan angkanya masih Rp1 triliunan yang kita lihat ya. Sementara ini masih kita duga dipergunakan oleh, secara tidak prudent-lah, tidak akuntabel,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ivan juga menyebut para entitas yang menerima aliran dana tersebut.

Menurut dia, mereka adalah anak usaha ACT yang kemudian uangnya mengalir ke pengurus yayasan filantropi.

“Kan ada kelompok-kelompok di masing-masing. Jadi ACT itu punya kegiatan-kegiatan usaha lain.”

“Jadi kegiatan usaha lain itu yang kemudian menerima dana, dan dana itu ada kembali lagi ke pengurus, gitu,” tuturnya,

Ivan menjelaskan, aliran dana yang seharusnya disalurkan ACT ke masyarakat itu kemudian disalahgunakan untuk membayar kesehatan hingga membeli rumah.

Aliran dana itu, lanjutnya, tidak dipergunakan untuk kepentingan sosial,

“Jadi kita melihat ada kepentingan untuk buat pembayaran kesehatan, pembelian vila, kemudian pembelian apa, pembelian rumah, pembelian aset, segala macam yang memang tidak diperuntukkan buat kepentingan sosial,” tukasnya.***

Berita Terkait

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju 2045
Kasus Proyek Pengadaan Subkontraktor Fiktif, KPK Tahan 2 Orang Karyawan BUMN PT Amarta Karya
Ini yang Dibahas Saat Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno
Al Jazeera Bincang Santai Bersama dengan Prabowo Subianto, Mulai dari Bahas Buku hingga Keluarga
Sebut Presiden Jokowi Sebagai Pemimpin yang Ikhlas, Prabowo Subianto Saya Terus Belajar
Kota Lubuklinggau Anugerahi Wamenaker RI Gelar Adat Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri
Kasus Investasi Fiktif, KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka
Azis Syamsudin Mangkir, Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:11 WIB

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju 2045

Kamis, 16 Mei 2024 - 09:05 WIB

Kasus Proyek Pengadaan Subkontraktor Fiktif, KPK Tahan 2 Orang Karyawan BUMN PT Amarta Karya

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:03 WIB

Ini yang Dibahas Saat Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:13 WIB

Al Jazeera Bincang Santai Bersama dengan Prabowo Subianto, Mulai dari Bahas Buku hingga Keluarga

Sabtu, 11 Mei 2024 - 11:04 WIB

Sebut Presiden Jokowi Sebagai Pemimpin yang Ikhlas, Prabowo Subianto Saya Terus Belajar

Jumat, 10 Mei 2024 - 23:10 WIB

Kota Lubuklinggau Anugerahi Wamenaker RI Gelar Adat Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri

Kamis, 9 Mei 2024 - 16:18 WIB

Kasus Investasi Fiktif, KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka

Kamis, 9 Mei 2024 - 14:27 WIB

Azis Syamsudin Mangkir, Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju 2045

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:11 WIB