Mestinya Mundur Dulu, Tanggapan Soal Putusan MK Terkait Menteri Aktif Boleh Jadi Capres

- Pewarta

Sabtu, 5 November 2022 - 10:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota komisi II DPR RI Mohamad Muraz. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota komisi II DPR RI Mohamad Muraz. (Dok. Dpr.go.id)

TERKINIPOST.COM – Anggota komisi II DPR RI Mohamad Muraz menilai seluruh warga negara memang memiliki hak untuk menjadi presiden.

Namun, bagi menteri atau pejabat setingkat menteri, sejatinya harus mengundurkan diri terlebih dahulu jika ingin masuk bursa calon presiden atau wakil presiden.

“Kalau menteri mencalonkan diri sebagai Presiden, itu memang hak setiap warga Negara.”

“Tetapi menteri atau pejabat negara setingkat menteri yang mencalonkan Presiden itu ya harus berhenti dong jadi menterinya, sportif,” ujar Muraz kepada wartawan, baru-baru ini.

Dijelaskan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, apabila seseorang menjadi capres/cawapres dan menteri dalam waktu bersamaan maka ia tidak akan efektif dalam menjalankan bertugas pemerintahan.

Pasalnya, tugas Menteri atau pejabat negara itu kan harus melayani rakyat, bagaimana dia akan terpecah pemikirannya.

Di satu pihak memperjuangkan harapannya untuk menang di Pilpres, namun di lain pihak dia harus juga menjalankan tugasnya untuk masyarakat. Hal tersebut menurutnya tentu tidak akan berjalan dengan baik.

“Terbagi sekali (konsentrasinya), jangankan di Pilpres, jadi walikota aja susah terbagi pikirannya. Belum lagi jabatan Menteri yang bisa menimbulkan kesan dipolitisir.”

“Misalnya, ada bantuan dari Kementeriannya, nanti disangka dipolitisir. Artinya akan menimbulkan praduga praduga yang tidak baik. Sebaiknya mundur saja jadi menterinya kalau sudah nyalon presiden,” tambahnya.

Oleh karenanya, Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat V ini meminta KPU RI (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) segera membuat peraturan menjelang Pemilu 2024.

Termasuk aturan bagi para kandidat harus lebih dulu melepas jabatannya di Kementerian.

Ungkapan Muraz tersebut menyusul dikabulkannya permohonan gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu. Ketua MK Anwar Usman mengabulkan putusan permohonan a quo atas perkara nomor 68/PUU-XX/2022.

MK menerima sebagian permohonan gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu.

“Termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden,” kata Anwar Usman dalam sidang daring di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 31 Oktober 2022 lalu. ***

Berita Terkait

Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024, Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9
KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Presiden Terpilih Prabowo Subianto Kumpulkan Tim Kuasa Hukum Usai Putusan MK, Ucapkan Terima Kasih
Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama, PDIP Beri Tanggapan
Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta
Ganjar Pranowo Blak-blakan Ungkap Rencananya ke Depan, Tak Mau Gabung di Kabinet Prabowo – Gibran
Gagal Masuk Senayan, Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu
PAN Beri Tanggapan Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 14:49 WIB

Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024, Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9

Rabu, 24 April 2024 - 14:21 WIB

KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Rabu, 24 April 2024 - 08:34 WIB

Presiden Terpilih Prabowo Subianto Kumpulkan Tim Kuasa Hukum Usai Putusan MK, Ucapkan Terima Kasih

Rabu, 3 April 2024 - 14:30 WIB

Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama, PDIP Beri Tanggapan

Minggu, 31 Maret 2024 - 09:52 WIB

Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta

Rabu, 27 Maret 2024 - 07:40 WIB

Ganjar Pranowo Blak-blakan Ungkap Rencananya ke Depan, Tak Mau Gabung di Kabinet Prabowo – Gibran

Senin, 25 Maret 2024 - 10:20 WIB

Gagal Masuk Senayan, Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu

Senin, 25 Maret 2024 - 09:38 WIB

PAN Beri Tanggapan Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju 2045

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:11 WIB