TERKNIPOST.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa intimidasi tidak boleh terjadi di negara hukum sehingga tidak seharusnya TikToker Bima Yudho Saputro diintimidasi setelah mengeluhkan pembangunan infrastruktur di Lampung.
“Segala bentuk intimidasi tidak boleh terjadi di negara hukum,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu 15 April April 2023 malam.
Dia juga mengaku sering mengunjungi Lampung bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.
Menurut dia, kondisi jalan di Aceh memang jauh lebih baik dibandingkan kondisi jalan di Lampung.
Baca Juga:
Termasuk Anthony Salim, Prabowo Subianto Kenalkan Konglomerat kepada Investor Global Ray Dalio
Berselisih dengan Kardinal Soal Defisit Keuangan Vatikan, Kondisi Paus Fransiskus Sebelum Dirawat
Hallo Media Ajak Wartawan Berjiwa Wirausaha di Kota dan Kabupaten untuk Gabung Menjadi Koresponden
Baca artikel penting lainnya di media online Hello.id – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
Untuk itu, ia mengatakan agar keluhan yang disampaikan Bima sebaiknya direspons secara positif. Hasto juga tidak menampik bahwa partainya sering menuai berbagai tanggapan, akan tetapi mereka legawa menerima itu.
“Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sugeng untuk melakukan Advokasi,” tambahnya.
Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat publik, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pembangunan negara.
Baca Juga:
HUT Partai Gerindra, Inilah Momen Prabowo Subianto Sapa dan Peluk Perwakilan PDI Perjuangan
“Kritik itu adalah suatu yang sah dan dilindungi oleh undang-undang di negara demokrasi, sejauh itu tidak menjadi fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian. Jadi, yang namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari.”
“Presiden Jokowi dan KSP memiliki posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu 15 April 2023
Pernyataan tentang komitmen tidak antikritik ini disampaikan Joanes Joko untuk menanggapi isu dugaan intimidasi oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap Bima Yudho, salah satu anak muda bangsa yang memberikan kritik atas pembangunan di tanah kelahirannya Provinsi Lampung.
Joanes Joko menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi selalu fokus bekerja menyaring masukan sebagai upaya perbaikan pelayanan publik oleh Pemerintah.
Baca Juga:
Prabowo Subianto Sebut Ada Pihak-pihak yang Berupaya untuk Memisahkan Dirinya dengan Jokowi
Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Menjadi Direktur Utama Perum Bulog
Ia menekankan bahwa KSP akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat sehingga kasus serupa tidak terulang.
“Kepada Bima Yudho, jangan pernah lelah mencintai kampung halaman. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.”
“Tetaplah memberikan masukan dan kritik. Selama kritik yang diberikan itu benar, jangan pernah takut. KSP, dalam koridor-koridor yang sewajarnya, akan terus mendukung,” ujar Joko.
KSP terus menjalankan komitmen tidak antikritik, salah satunya melalui program KSP Mendengar, guna menerima masukan dan kritik.***
