TERKINIPOST.COM – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menanggapi adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau lay off yang belakangan dialami perusahaan rintisan (start up) di Indonesia.
“Itu memang (terjadi) seluruh dunia, tapi saya kira ini tadi selain resesi tapi karena pendekatan yang menurut saya mereka evaluasi,” ujarnya usai penutupan rangkaian kegiatan EFF 2022 di Jakarta, Senin.
Teten juga menuturkan badai PHK juga menjadi cerminan start up dalam melihat bisnis yang sesungguhnya dengan tidak hanya memperbesar valuasi bisnis namun membangun pasar atau segmen yang lebih spesifik.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
KT&G Social Welfare Foundation Kirim Relawan Mahasiswa “Sangsang Withus” ke Indonesia
KT&G Social Welfare Foundation Kirim Relawan Mahasiswa “Sangsang Withus” ke Indonesia
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena itu mereka mulai IPO kan, nggak bisa terus bakar uang,” paparnya.
Sebelumnya, sejumlah usaha rintisan di Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja dengan berbagai faktor pendorong yang tak jauh dari perekonomian global yakni Shopee, Grab hingga usaha rintisan karya anak bangsa Ruangguru, serta start up berlabel decacorn, GoTo (Gojek Tokopedia).
Hal tersebut tak lepas sebagai imbas ekonomi global yang tidak stabil, konflik geopolitik yang masih terjadi yang secara tidak langsung berdampak signifikan bagi para pelaku usaha di seluruh dunia.
Baca Juga:
KT&G Social Welfare Foundation Kirim Relawan Mahasiswa “Sangsang Withus” ke Indonesia
KT&G Social Welfare Foundation Kirim Relawan Mahasiswa “Sangsang Withus” ke Indonesia
KT&G Social Welfare Foundation Kirim Relawan Mahasiswa “Sangsang Withus” ke Indonesia
Sementara itu, dalam menghadapi gelombang PHK sejumlah start up, pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi.
Adapun upaya yang dilakukan seperti, melakukan upaya-upaya program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK, mengadakan pendidikan keterampilan vokasi, pendidikan vokasi yang mengarah pada kewirausahaan, hingga pemberian bantuan sosial atau bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah.***
