Sri Mulyani: Belanja APBN Dukung Fokus Pemerintah untuk Perbaiki Kesejahteraan Rakyat

TERKINIPOST.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja APBN didukung oleh beberapa belanja yang menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Melalui realisasi program perlindungan sosial dengan penanganan stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan ekstrim yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Sesuai RPJMN 2024, target penurunan stunting yakni 14%. Sementara capaian 2021 di 24,4%, menurun dari perkiraan prevalensi stunting 2020 sebesar 26,92%.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Jack Technology Luncurkan SmartLink Master di Vietnam

Sungrow Master 2026 Tingkatkan Kompetensi Instalatur guna Memperkuat Industri Energi Surya di Filipina

Dalian Menjadi Sorotan Global, Kota Ini Menjadi Tuan Rumah Summer Davos untuk Kesembilan Kalinya

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini berkat realisasi anggaran penurunan stunting mencapai 66,8% per 30 September 2022. Realisasi ini didukung realisasi anggaran di beberapa Kementerian/Lembaga yang berperan menurunkan angka stunting ini.

Realisasi anggaran stunting di Kementerian Sosial sebesar 70,89%, Kementerian PUPR 68,79%, Kementerian Kesehatan 52,56%, dan BKKBN 50,89%.

“Kita berharap masih tiga bulan Oktober hingga Desember, kementerian-kementerian ini bisa terus melakukan belanja.”

“Sehingga, anak-anak terutama yang mengalami stunting akan bisa makin terbantu dan kemudian bisa recover,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers APBN Kita yang diselenggarakan secara daring, Jumat 21 Oktober 2022.

Sementara itu untuk ketahanan pangan yang merupakan program prioritas penting terutama dengan munculnya krisis pangan dunia, realisasi anggarannya sebesar 40,7% per 30 September 2022.

Kementerian terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan masing-masing merealisasikan sebesar Rp9,85 triliun, Rp2,76 triliun, dan Rp1,60 triliun.

“Kita berharap Oktober-November-Desember itu sisa dari 60% atau 59,3% dari anggaran bisa terealisasi sehingga ketahanan pangan.”

“Tujuan yang ingin dicapai benar-benar bisa terbangun karena kita akan memasuki tahun 2023 yang akan sangat menantang dan masalah faktor ketahanan pangan harus kita perkuat dan kita siapkan,” tandas Menkeu.

Terakhir, untuk belanja kemiskinan dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan ekstrim sudah terealisasi 71,8% dari K/L.

Sesuai RPJMN 2024, target kemiskinan ekstrim 0%, sementara capaian 2021 di 2,14% dan menurun menjadi 2,04% per Maret 2022 sesuai rilis BPS.

“Itu adalah beberapa program yang menjadi prioritas penting supaya pemulihan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, namun kita juga melihat dari sisi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menkeu. ***