Kementerian Investasi Diminta Perbaiki Implementasi Online Single Submission

TERKINI POST – Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI agar segera memperbaiki implementasi atau Online Single Submission (OSS)

Hal itu penting agar lebih efektif serta meningkatkan sistem keamanan perangkat lunak yang digunakan.

Terutama dalam permasalahan investasi utamanya terkait pelayanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

LEPAS Resmikan Showroom Pertama di Dunia yang Berlokasi di Indonesia, Membuka Babak Baru di Pasar NEV

KT&G Social Welfare Foundation Kirim Relawan Mahasiswa “Sangsang Withus” ke Indonesia

KT&G Social Welfare Foundation Kirim Relawan Mahasiswa “Sangsang Withus” ke Indonesia

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan dengan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM.

Pembahasan tentang permasalahan investasi terkait dengan pelayanan OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022.

“Komisi VI DPR RI meminta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI untuk meningkatkan sistem keamanan piranti lunak dan infrastruktur jaringan mengingat maraknya isu serangan cyber belakangan ini,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Komisi VI DPR RI juga meminta agar Kementerian Investasi dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Untuk segera mengatasi permasalahan terhambatnya pelayanan persetujuan bangunan gedung akibat belum terbitnya peraturan daerah yang mengatur pungutan retribusi PBG, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Komisi VI meminta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah.

“Khususnya terkait pelayanan terpadu dalam rangka penyuluhan sehingga terjadi percepatan perizinan berusaha khususnya bagi usaha mikro,” imbuh Sarmuji.***