TERKINI POST ‐ Ekonom senior Dr Rizal Ramli menyikapi tingginya peningkatan utang Indonesia sebagaimana tercermim dalam APBN 2022.
Rizal juga mengatakan, Sri Mulyani itu pintar, tapi jor-joran dengan melakukan proyek yang ngasal.
“Pintar tapi APBN jor-joran, proyek-proyek ngasal & IKN (Ibu Kota Nusantara) ibu kota baru,” kata Rizal.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
WEPACK 2027 Kembali Digelar di Shanghai, Satukan Seluruh Rantai Industri Kemasan
DBS Group Raih Gelar Bank Teraman di Asia untuk ke-18 Tahun Berturut-turut
Sungrow Hadirkan Solusi Microgrid Terintegrasi untuk Sektor Komersial dan Industri di Asia Tenggara
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyebabnya, kata mantan Rizal Ramli, semua proyek diamini oleh Menteri Sri Mulyani sehingga terpaksa ngutang sana-sini.
Dikutip dari @rizalramli.official, Rizal menyebut, akhirnya rakyat yang sengsara karena harus membayar kenaikan pajak.
“Semua proyek di OK-kan, sehingga terpaksa ngutang-ngutang jor-joran, akhirnya rakyat yang harus bayar lewat kenaikan pajak & tarif.”
Baca Juga:
CGTN Luncurkan News Pal, Asisten Berita Berbasis AI
Debut Global All-New TIGGO7 dan TIGGOX7 di CHERY Brand Night, Usung Semangat “Together. For Family”
Blokees Pamerkan Lebih dari 900 Produk di China Toy Expo 2026, Terus Perkuat Daya Saing Produk
“Pintar tapi keblinger karena rugikan rakyat dan negara karena bunga utang yang tinggi,” katanya.
Berdasarkan pengalaman, Rizal Ramli mengatakan bahwa nyaris semua Menkeu berani mengatakan “Tidak” kepada Presiden.
“Nyaris semua Menkeu berani bilang ‘Tidak’ kepada Presiden, sejak Ali Whardana, Radius Prawiro dll sampai RR (Rizal Ramli, red.), tentu dengan cara-cara halus.”
“Hanya Sri Mulyani yang selalu bilang ‘Ya’ kepada kemauan Presiden, termasuk kasus Century & kepada Jokowi,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 6 Juli 2022.
Baca Juga:
Side Akuisisi Studio “Games Art” Skala Kecil Roboto Entertainment guna Memperkuat Layanan Kreatif
Operasi Pelatihan HelpMeSee di Guwahati Menjangkau 51 Dokter Mata di Seluruh India Timur Laut
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga menyentil Menkeu Sri Mulyani terkait pembayaran bunga utang yg terus mengalami kenaikan.
DPD menyoroti rasio pembayaran bunga utang thd total belanja pemerintah pusat di APBN 2022 yg mencapai 20,87% atau Rp 405,86 triliun
“Meningkat lebih dari 2kali lipat dibanding 2015 yg sebesar Rp 156 triliun/ 13,8% dari total belanja pemerintah pusat,” ujar Ketua Komisi IV DPD Sukiryanto dlm rapat bersama 24 Januari 2022 lalu
Sukiryanto mengatakan, pembayaran bunga utang Rp 405,86 T ini terdiri dari 2 kelompok.
Pertama, Rp 393,6 T untuk bunga utang dlm negeri (97%) dan Rp 12,17 T untuk luar negeri (3%)
Dalam acara tsb Sri Mulyani meminta DPD agar tak melihat dari satu sisi saja bahwa utang dan pembayaran bunga utang naik.
Karena itu, ia meminta DPD untuk melihat lebih manfaat dari APBN yang ditopang pembiayaan utang ini.
Menkeu itu mencontohkan bahwa pendapatan negara dan penerimaan pajak anjlok 16% & 19% tahun 2020.
Tapi APBN berusaha menyerap tekanan itu sehingga belanja negara tetap naik 12,4%.
“Saya harap DPD tdk hanya melihat hanya biaya utangnya naik, tapi nggak melihat manfaatnya banyak. Kalau pakai bahasa Islam kufur nikmat,” pungkasnya.***
